Arsip:

Publikasi Non Jurnal (Policy Paper, Policy Brief and Working Paper)

Pengumuman Seleksi Proposal Penelitian Mahasiswa Reguler Tahun 2019

Berdasarkan proses penilaian Desk Evaluation, dan Seleksi Berkas Proposal Final yang telah dilaksanakan, berikut kami umumkan proses penandatanganan perjanjian pelaksanaan penelitian. Tahapan penandatanganan perjanjian pelaksanaan penelitian yang harus dilalui peneliti adalah sebagai berikut: read more

Kajian Harmonisasi Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH)

Bumi, air dan ruang angkasa merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Berbagai peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) belum dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Perbedaan pengaturan, tumpang tindih dan tidak lengkapnya pengaturan dalam peraturan perundangan menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan keadilan, kelestarian dan tata kelola SDA-LH yang baik. Hal tersebut ditunjukkan pula dengan munculnya ketidakpastian hukum, korupsi, konik penguasaan sumber daya alam dan ketimpangan sosial ekonomi akibat tidak terdistribusikannya SDA-LH secara adil. Pada gilirannya, hal tersebut menimbulkan iklim investasi yang tidak sehat. Kerugian negara akibat kehilangan penerimaan dan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi.

oleh KPK dan BPHN (Tim GN-PSDA)

Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat

Pluralisme hukum di bidang pertanahan berkembang melalui proses adaptasi dan integrasi antara hukum negara dan hukum adat. Dengan berlakunya beberapa undang-undang sektoral yang tidak selalu selaras, bahkan tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain, diperlukan upaya harmonisasai dan mendorong pembentukan undang-undang tentang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai suatu sistem.

oleh Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., MCL., MPA

Mendesak Kebijakan Alternatif Selain Penggusuran Rumah untuk Mendukung Pemberdayaan Perempuan (Urging Policy Alternative Against Eviction for Women’s Empowerment)

Dengan segala keterbatasan, masyarakat miskin memilih tinggal di perkampungan informal (ilegal) dengan kondisi fisik rumah dan sanitasi sederhana dan ruang yang sangat kecil untuk pertumbuhan anak.

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

With all the limits, disadvantaged people choose to live in informal settlements (illegal) with the physical condition of the house and sanitation which is simple and own a very small space for children’s activities.

Orasi Ilmiah : Pluralisme Hukum Dalam Pengaturan Sumberdaya Alam di Indonesia, Adaptasi, Harmonisasi dan Agenda ke Depan

Pokok-pokok pikiran yang disampaikan pada kesempatan ini mengandung beberapa limitasi. Pertama, ruang lingkup pluralisme hukum terbatas pada aras nasional dan lokal, tanpa menafikan bahwa untuk bidang-bidang hukum di luar agraria/pertanahan, keberlakuan pluralisme hukum telah melewati batas-batas negara.

Kertas Kebijakan : Prioritas dan Rekomendasi untuk Reformasi Hukum di Indonesia

Pokok-pokok pikiran yang disampaikan pada kesempatan ini mengandung beberapa limitasi. Pertama, ruang lingkup pluralisme hukum terbatas pada aras nasional dan lokal, tanpa menafikan bahwa untuk bidang-bidang hukum di luar agraria/pertanahan, keberlakuan pluralisme hukum telah melewati batas-batas negara. read more