Arsip:

Unduhan

Penerimaan Proposal Penelitian Kompetitif Tahun 2018

Diberitahukan bahwa pada tahun 2018 ini, Unit Riset dan Publikasi akan membuka kembali Program Hibah Penelitian Kompetitif Tahun 2018.

Penerimaan Proposal akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret – 2 April 2018 melalui link berikut ini SUBMIT PROPOSAL

read more

Penerimaan Proposal Penelitian Reguler Tahun 2018

Diberitahukan bahwa pada tahun 2018 ini, Unit Riset dan Publikasi akan membuka kembali Program Hibah Penelitian Reguler Tahun 2018.

Penerimaan Proposal akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari sampai 16 Maret 2018 melalui link berikut ini SUBMIT PROPOSAL  (DIPERPANJANG hingga 28 MARET 2018 pukul 23.59 WIB)

read more

Laporan Pertanggung Jawaban Unit Riset dan Publikasi Tahun 2017

Sebagai bagian dari bentuk pertanggung jawaban kami selama tahun 2017, berikut kami sajikan Laporan Pertanggung Jawaban kami selaku pengelola Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2017. Saran dan kritik dapat disampaikan melalui email ke rispub.law@ugm.ac.id

read more

Mendesak Kebijakan Alternatif Selain Penggusuran Rumah untuk Mendukung Pemberdayaan Perempuan (Urging Policy Alternative Against Eviction for Women’s Empowerment)

Dengan segala keterbatasan, masyarakat miskin memilih tinggal di perkampungan informal (ilegal) dengan kondisi fisik rumah dan sanitasi sederhana dan ruang yang sangat kecil untuk pertumbuhan anak.

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

With all the limits, disadvantaged people choose to live in informal settlements (illegal) with the physical condition of the house and sanitation which is simple and own a very small space for children’s activities.

read more

Orasi Ilmiah : Pluralisme Hukum Dalam Pengaturan Sumberdaya Alam di Indonesia, Adaptasi, Harmonisasi dan Agenda ke Depan

Pokok-pokok pikiran yang disampaikan pada kesempatan ini mengandung beberapa limitasi. Pertama, ruang lingkup pluralisme hukum terbatas pada aras nasional dan lokal, tanpa menafikan bahwa untuk bidang-bidang hukum di luar agraria/pertanahan, keberlakuan pluralisme hukum telah melewati batas-batas negara.

read more

Kertas Kebijakan : Prioritas dan Rekomendasi untuk Reformasi Hukum di Indonesia

Pokok-pokok pikiran yang disampaikan pada kesempatan ini mengandung beberapa limitasi. Pertama, ruang lingkup pluralisme hukum terbatas pada aras nasional dan lokal, tanpa menafikan bahwa untuk bidang-bidang hukum di luar agraria/pertanahan, keberlakuan pluralisme hukum telah melewati batas-batas negara.

read more