Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Faculty of Law UGM Research and Publishing Unit provides support and resources to the public community for creating, curating, disseminating, and archiving scholarly, creative, and educational works.

Cover of JMH

Mimbar Hukum

Jurnal Mimbar Hukum adalah jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun (Februari, Juni, Oktober), naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan akan dipublikasikan secara online (early view) secara bertahap dan versi cetaknya akan diedarkan pada akhir periode penerbitan, yaitu Bulan Februari, Juni, dan Oktober Terakreditasi Nasional (2013-2018) berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (58/DIKTI/Kep/2013) tertanggal 22 Agustus 2013

About | Archive | Contact

Cover of JPH

Jurnal Penelitian Hukum

Jurnal Penelitian Hukum adalah jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal Penelitian Hukum memilki muatan berupa hasil-hasil penelitian dan review dalam bidang kajian terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum,Perbandingan Hukum,dll) serta dalam Jurnal PenelitianHukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun (Maret, Juli, November), naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan akan dipublikasikan secara online (early view) secara bertahap dan versi cetaknya akan diedarkan pada akhir periode penerbitan.

About | Archive | Contact

Policy Paper, Policy Brief and Working Paper

Berikut merupakan publikasi dari Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM berupa Policy Paper, Policy Brief and Working Paper yang dapat anda akses. Untuk menghubungi kami lebih lanjut dapat melalui rispub.law@ugm.ac.id terkait semua penerbitan kami.

Kertas Kebijakan : Prioritas dan Rekomendasi untuk Reformasi Hukum di Indonesia

Lima isu perlu diprioritaskan sebagai agenda reformasi hukum dalam tiga tahun ke depan. Kelima isu tersebut adalah 1) Keberpihakan Hukum terhadap Masyarakat Rentan, 2)Disharmoni Peraturan Perundang-undangan, 3) Kriminalisasi dan Pemidanaan yang Berlebihan, 4) Belum adanya Peraturan Pelaksana, dan 5) Kinerja dan Profesionalisme Lembaga Pro Justisia. (Read more....)

Orasi Ilmiah : Pluralisme Hukum Dalam Pengaturan Sumberdaya Alam di Indonesia, Adaptasi, Harmonisasi dan Agenda ke Depan

Pokok-pokok pikiran yang disampaikan pada kesempatan ini mengandung beberapa limitasi. Pertama, ruang lingkup pluralisme hukum terbatas pada aras nasional dan lokal, tanpa menafikan bahwa untuk bidang-bidang hukum di luar agraria/pertanahan, keberlakuan pluralisme hukum telah melewati batas-batas negara. (Read more....)

Mendesak Kebijakan Alternatif Selain Penggusuran Rumah untuk Mendukung Pemberdayaan Perempuan
(Urging Policy Alternative Against Eviction for Women's Empowerment)

Dengan segala keterbatasan, masyarakat miskin memilih tinggal di perkampungan informal (ilegal) dengan kondisi fisik rumah dan sanitasi sederhana dan ruang yang sangat kecil untuk pertumbuhan anak. (Read more....)
(With all the limits, disadvantaged people choose to live in informal settlements (illegal) with the physical condition of the house and sanitation which is simple and own a very small space for children’s activities.) (Read more....)