Research Database


NoResearcherTitleYearPeriodeAbstractReserch Interest
1 1.
Seteru Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK 2016 - Hukum Lembaga Kepresidenan
2 1.
Implikasi Pemenuhan Hak Ekosob Masyarakat Temajuk terhadap Ketahanan Nasional Indonesia 2016 - Hukum HAM
3 1.
Pembentukan Dewan Koordinasi Keamanan Maritim Untuk Mewujudkan Integrasi Keamanan Maritim di Indonesia 2015 - Hukum Kelembagaan Negara
4 1.
- 0 - Hukum Administrasi Negara
5 1.
- 0 - Hukum Perizinan
6 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
7 1.
PENILAIAN TERHADAP KESESUAIAN ANTARA PENETAPAN BEA KELUAR ATAS EKSPOR MINERAL DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS EKONOMIS 2014 - Hukum Pajak
8 1.
Naskah Akademik & Rancangan RUU Migas 2016 - Hukum Sumber Daya Alam
9 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
10 1.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Musik dan/atau Lagu di Jejaring Sosial Soundcloud 0 - Hukum Kekayaan Intelektual
11 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
12 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
13 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
14 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
15 1.
- 0 - Hukum Acara Perdata
16 1.
- 0 - Politik Hukum
17 1.
IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D XI/2013 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013) 2013 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
18 1.
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM LARASITA (LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT TANAH) DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI TERHADAP UU NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH 2014 - Hukum Pertanahan
19 1.
SISTEM KEPARTAIAN DAN IMPLIKASINYA BAGI MASA DEPAN DEMOKRASI DI INDONESIA 2015 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
20 1.
implementasi konvensi keanekaragaman hayati dalam instrumen perlindungan ekosistem mangrove di indonesia (studi kasus pengelolaan mangrove kabupaten takalar) 2014 - Hukum Lingkungan
21 1.
implementasi konvensi keanekaragaman hayati dalam instrumen perlindungan ekosistem mangrove di indonesia (studi kasus pengelolaan mangrove kabupaten takalar) 2014 - Hukum Lingkungan
22 1.
analisis peranan pemerintah daerah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di jambi 2016 - Hukum Lingkungan
23 1.
Kajian Politik Hukum Terlibatnya Anggota DPD RI dalam Partai Politik 2017 - Politik Hukum
24 1.
0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
25 1.
mendorong peneguhan pakta integritas pejabat publik: kertas posisi komnas perempuan tentang pemilihan pejabat​ publik 2014 - Hukum HAM
26 1.
pemetaan kader perempuan di desa Pasrujambe, Lumajang, jawa timur 2005 - Hukum Pelayanan Publik
27 1. Prof. Dr Tata Wijayanta,SH,MHum
2. Tata Wijayanta
Batas Waktu Penyelesaian Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga dan Akibat Hukumnya Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2017 I - Hukum Acara Perdata
28 1.
WEWENANG KEPALA ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MORONENE HUKAEA LAEA 2017 - Hukum Adat
29 1.
WEWENANG KEPALA ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MORONENE HUKAEA LAEA 2017 - Hukum Adat
30 1. TAUFIK HIDAYAT
KAJIAN POLITIK HUKUM TERLIBATNYA ANGGOTA DPD RI DALAM PARTAI POLITIK 2017 I - Politik Hukum
31 1.
Penuntutan Tindak Pidana Pencuciang Uang hasil tindak pidana korupsi oleh KPK 2015 - Hukum Pidana Korupsi
32 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
33 1.
KAJIAN YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN BANGUNAN BERSEJARAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pembongkaran Pabrik Es Saripetojo Di Kota Solo, Jawa Tengah) 2013 - Hukum Perlindungan Cagar Budaya
34 1.
PELAKSANAAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus di Kantor Dukcapil Lombok Timur) 0 - Hukum Pelayanan Publik
35 1. Haniah Ilhami, S.H., LL.M.
Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Putusan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 I - Hukum Perkawinan Islam
36 1.
Comparative Study of Outsourcing Work in Indonesia: What We Can Learn from European Union 0 - Hukum Ketenagakerjaan
37 1.
- 0 - Politik Hukum
38 1.
- 0 - Hukum Pertambangan
39 1. Muhammad Ridwansyah
2. Sarah Furqoni
PENENTUAN KANDIDAT CALON KEPALA PEMERINTAH ACEH DI INTERNAL PARTAI ACEH 2017 I - Politik Hukum
40 1. tarjo
a 2017 I - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
41 1.
Panti Asuhan Internasional di ASEAN Sebagai Upaya Pemulihan Korban Perdagangan Anak 2016 - Hukum Internasional
42 1.
Konsistensi Penormaan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah Menurut UUD 1945 dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera 2016 - Hukum Peraturan Perundang-Undangan
43 1. Irine Handika, S.H., LL.M.
3. Irine Handika
PENGARUH PERUBAHAN PRODUCTION SHARRING CONTRACT PADA KEGIATAN HULU MINYAK BUMI DARI SISTEM COST RECOVERY MENJADI GROSS SPLIT TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2017 I - Hukum Pajak
44 1.
- 0 - Hukum HAM
45 1.
pelaksanaan pasal 20 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (studi kasus di kantor dukcapil lombok timur) 0 - Hukum Pelayanan Publik
46 1.
Pemberdayaan Social Forestry Investment Berbasis Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Sumber Daya Kehutanan Indonesia 0 - Hukum Kehutanan
47 1.
Mencegah Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta Melalui Good Corporate Governance Incentive Policy 0 - Hukum Pidana Ekonomi
48 1.
- 0 - Politik Hukum
49 1.
- 0 - Politik Hukum
50 1.
- 0 - Politik Hukum
51 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
52 1.
3. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum
Kewenangan Mengadili Peradilan Militer terhadap Militer Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 2017 I - Hukum Pidana Militer
53 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
54 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
55 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
56 1.
- 0 - Hukum Pertanahan
57 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
58 1. Labib Muttaqin
Urgensi Pembentukan Norma Hukum Tentang Koalisi Permanen Partai Politik Demi Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif Di Indonesia 2017 I - Politik Hukum
59 1.
- 0 - Hukum Kesehatan
60 1.
NORMA VORKAUFSRECHT (HAK MEMBELI YANG DIDAHULUKAN) UNTUK KONSERVASI STRUKTUR PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DALAM KERANGKA KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DESA TENGANAN PAGRINGSINGAN KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI 2014 - Hukum Pertanian
61 1.
BENTUK BENTUK DAN KOMPLEKSITAS HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DESA ADAT TENGANAN PAGRINGSINGAN DI PROVINSI BALI 2015 - Hukum Pertanian
62 1.
- 0 - Politik Hukum
63 1.
STUDI KASUS KESESUAIAN IZIN APARTEMEN UTTARA DENGAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN SERTA DAMPAK SOSIALNYA DI MASYARAKAT 2016 - Hukum Administrasi Keuangan Pemerintah
64 1.
Identifikasi Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pecandu Narkotika 0 - Hukum Pidana Narkotika
65 1.
Identifikasi Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pecandu Narkotika 2017 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
66 1.
Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi 2017 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
67 1.
--- 0 - Hukum Acara Perdata
68 1.
--- 0 - Hukum Acara Pidana
69 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
70 1.
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada 2014 - Hukum Administrasi Negara
71 1.
Presepsi Masyarakat Sedulur Sikep Terhadap Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik Tahun 2005 yang Dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 103 K/TUN/2010 di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah 2016 - Hukum Adat
72 1.
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA 2016 - Politik Hukum
73 1.
Reformulasi Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I (K1) dan Kategori 2 (K2) Pasca Berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Provinsi DIY 2014 - Hukum Pengawasan Aparatur Negara
74 1. Agustina Pratiwisari
2. Maria Acynta Christy
3. Alexander Bhanu Agastya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH INDEKOS DI KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL 2017 I - Hukum Pajak dan Retribusi Daerah
75 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
76 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
77 1.
PERAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM PEMIDANAAN NAKHODA TERHADAP KECELAKAAN KAPAL YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA MANUSIA 0 - Hukum Acara Pidana
78 1.
- 0 - Hukum Acara Pidana
79 1.
Penerapan Profit Sharing Contract (PSC) Gross Split dan Pengaruhnya Terhadap Keuangan Negara 2017 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
80 1.
Penerapan Profit Sharing Contract (PSC) Gross Split dan Pengaruhnya Terhadap Keuangan Negara 2017 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
81 1.
aads 2017 I - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
82 1.
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada 0 - Hukum Administrasi Negara
83 1.
Law Enforcement of Right of Equality in Work for People with Disability: Evidence from Sleman Indonesia 2015 - Hukum Ketenagakerjaan
84 1.
Law Enforcement of Right of Equality in Work for People with Disability: Evidence from Sleman Indonesia 2015 - Hukum Ketenagakerjaan
85 1.
- 0 - Hukum Kesehatan Aspek Administrasi
86 1. Putu Bagus A. P
2. Ayu Mawar Rini
PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN 2017 I - Hukum Acara Perdata
87 1. Sahrina Safiuddin
WEWENANG KEPALA ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NO. 4 TAHUN 2015 DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT MORONENE HUKAEA LAEA 2017 I - Hukum Adat
88 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
89 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
90 1. Susilo Andi Darma, S.H., M. Hum.
3. Susilo Andi Darma
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca diudangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 2017 I - Hukum Ketenagakerjaan
91 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
92 1.
Panti Asuhan Internasional di ASEAN sebagai Upaya Pemulihan Korban Perdagangan Anak 2016 - Hukum Internasional
93 1. Murti Ayu Hapsari
2. Eka Rachmawati
ARAH KEBIJAKAN REGULASI DI BIDANG EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2017 I - Politik Hukum
94 1.
___ 0 - Hukum Pidana
95 1.
Mobilizing Voices For Domestic Worker Protection in Indonesia 2014 - Hukum Pidana
96 1.
Mobilizing Voices For Domestic Worker Protection in Indonesia 2014 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
97 1. oce madril
2. oce madril
Pola Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pemerintahan Desa 2017 I - Hukum Administrasi Negara
98 1.
- 0 - Hukum Acara Perdata
99 1.
EKSISTENSI DELIK ADAT DI LINGKUNGAN MASYARAKAT SENTOLO KULONPROGO YOGYAKARTA 2016 - Hukum Adat
100 1.
0 - Hukum Pelaksanaan Pidana
101 1.
PENERAPAN PERAN HAKIM AGUNG SEBAGAI JUDEX JURIS DALAM PERKARA PIDANA STUDI PUTUSAN MA NO. 2239 K/PID.SUS/2012 2015 - Hukum Acara Pidana
102 1.
- 2017 - Hukum Pajak
103 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
104 1.
MENINJAU PERENCANAAN PEMBANGUNAN BANDARA KULONPROGO DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG YANG INTEGRATIF 2017 - Hukum Tata Ruang
105 1.
ASAS NASIONAL PASIF DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK WARGA NEGARA INDONESIA DI JEJARING SOSIAL SOUNDCLOUD 2017 - Hukum Kekayaan Intelektual
106 1.
- 0 - Hukum Kekayaan Intelektual
107 1.
Kajian Pelaksanaan Hak Menyusui Bagi Tenaga Kerja Di Yogyakarta 2013 - Hukum Kesehatan
108 1.
- 0 - Hukum Lingkungan
109 1. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
2. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
PENERAPAN PROFIT SHARING CONTRACT (PSC) GROSS SPLIT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEUANGAN NEGARA 2017 I - Hukum Administrasi Keuangan Pemerintah
110 1.
"—" 0 - Hukum Peraturan Perundang-Undangan
111 1.
- 0 - Hukum Kesehatan
112 1.
3. ARBIATI
Kajian Yuridis Pemberian Kompensasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 oleh BPJS bagi Peserta atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2017 I - Hukum Kesehatan
113 1.
Potensi Perluasan Basis PPN Terhadap Layanan Over-The-Top di Indonesia sebagai Sumber Pendapatan Negara 0 - Hukum Pajak
114 1.
Potensi Perluasan Basis PPN Terhadap Layanan Over-The-Top di Indonesia sebagai Sumber Pendapatan Negara 2016 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
115 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
116 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
117 1.
PENGUATAN PEMBANGUANAN KELAUTAN YANG BERKELANJUTAN MELALUI ADOPSI PARTICULARLY SENSITIVE SEA AREA (PSSA) DALAM RENCANA TATA RUANG LAUT INDONESIA 2017 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
118 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
119 1.
3. DR. ZAINAL ARIFIN MOCHTAR, SH., LLM
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI 2017 I - Politik Hukum
120 1.
2. Safaruddin Harefa
POLA PENEMPATAN WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH TERJADI SUATU TINDAK PIDANA YANG BARU (RESIDIVIS) (STUDI DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN WIROGUNAN KOTA YOGYAKARTA) 2017 I - Hukum Pidana
121 1. Tri Aktariyani
2. Arbiati
Kajian Yuridis Pemberian Kompensasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 oleh BPJS bagi Peserta atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2017 I - Hukum Kesehatan
122 1.
3. Alifa Prasasti Rahmaningrum
Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Pesisir di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Kutuh, Kabupaten Badung, Provinsi Bali 2017 I - Hukum Pertanahan
123 1.
- 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
124 1.
- 0 - Hukum Kesehatan
125 1. UMAR MUBDI
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT TRADISI AIQ NYATOQ DALAM MASYARAKAT SASAK SEBAGAI SARANA NON-LITIGASI 2017 I - Hukum Adat
126 1.
ASPEK YURIDIS DAN FILOSOFIS PEMILIKAN TANAH SECARA GANDHOK/GAMBLOK DALAM HUKUM TANAH ADAT 2017 - Hukum Adat
127 1.
_ 0 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
128 1. GENOVEVA ALICIA
2. CLIANTA DE SANTO
PENERAPAN KONSEP VICTIM-OFFENDER MEDIATION SEBAGAI ALTERNATIF SARANA PEMENUHAN HAK KORBAN PERKOSAAN DI INDONESIA 2017 I - Hukum Acara Pidana
129 1.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KECAMATAN LINGSAR, LOMBOK BARAT, NUSA TENGGARA BARAT 0 - Hukum Desa
130 1. Hariyanto, S.H., M.Kn.
Analisis Kepailitan Koperasi Yang Dipailitkan Bersama-Sama Dengan Pengurus dan Pengawas Dalam Kedudukan Anggota Sebagai Pemohon Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pdt.Sus-Pailit/2014) 2017 I - Hukum Kepailitan
131 1. Hariyanto, S.H., M.Kn.
Analisis Kepailitan Koperasi Yang Dipailitkan Bersama-Sama Dengan Pengurus dan Pengawas Dalam Kedudukan Anggota Sebagai Pemohon Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pdt.Sus-Pailit/2014) 2017 I - Hukum Kepailitan
132 1. Dandi Septian
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KEPAILITAN YANG DIMOHONKAN OLEH KREDITOR PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN (PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 014 K/N/2004 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 622 K/PDT.SUS/2012) 2017 I - Hukum Perdata
133 1.
Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Pesisir di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Kutuh, Kabupaten Badung, Provinsi Bali 2017 I - Hukum Pertanahan
134 1. Gunawan Aineka
2. Ade Saktiawan A
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN YANG MENGGUNAKAN APOTEK ONLINE 2017 I - Hukum Perdata
135 1. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.
2. Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M.
Menakar Peluang Mendudukkan Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Pembatasan Yudisial pada Mahkamah Agung 2017 I - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
136 1. Nicolaus Oscar Nugroho P.
2. Sabrina Nadilla
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI DATABASE PIN DAN KONTAK KONVEKSI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 2017 I - Hukum Perjanjian
137 1. Faisol Rahman
Penaatan Hukum Dokumen Lingkungan Hidup DELH dan DPLH 2017 I Hukum Peraturan Perundang-Undangan
195 1.
Dampak Kosan Hotel (Kostel) Terhadap Ruang Terbuka Hijau dan Baku Mutu Air Limbah di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 I - Hukum Lingkungan
196 1. Rayvo Rahmatullah
IMPLIKASI LARANGAN PEMEKARARAN KERAPATAN ADAT NAGARI TERHADAP STRUKTUR KELEMBAGAAN NAGARI SEBAGAI WILAYAH OTONOM DI SOLOK SELATAN 2017 I - Hukum Desa
197 1. Murti Ayu Hapsari
2. Eka Rachmawati
ARAH KEBIJAKAN REGULASI DI BIDANG INVESTASI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2017 I - Hukum Zakat
198 1. Erlangga A Saputra
Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat, Berkumpul dan Berserikat Kelompok Minoritas Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 2017 - Hukum HAM
199 1.
2. Samsul
Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Di Indonesia 2017 I - Hukum Pemerintahan Daerah
200 1. Rifqathin Ulya
PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI DALAM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) 2017 I - Hukum Pidana Anak
201 1.
2. andidedesuhendra@gmail.com
EFEKTIVITAS KESEPAHAMAN BERSAMA FORUM PEMERINTAH DESA TENTANG PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI MANGROVE BANGKO TAPAMPANG DI KEPULAUAN TANAKEKE, KABUPATEN TAKALAR, SULAWESI SELATAN. 2017 I - Hukum Lingkungan
202 1.
2. Liliefna Anthony Yonathan
Analisis Yuridis Kesepakatan Penentuan Pembayaran Pelayanan Kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) 2017 I - Hukum Kesehatan
203 1. Muhammad Ridwansyah
PENENTUAN KANDIDAT CALON KEPALA PEMERINTAH ACEH DI INTERNAL PARTAI ACEH 2017 -
204 1.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH INDEKOS DI KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL 2017 I - Hukum Pajak dan Retribusi Daerah
205 1.
3. Putu Bagus A. P
PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN 2017 I - Hukum Acara Perdata
206 1. UMAR MUBDI
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT TRADISI AIQ NYATOQ DALAM MASYARAKAT SASAK SEBAGAI SARANA NON-LITIGASI (FINAL) 2017 I - Hukum Perdata
207 1.
2. Dandi Septian, S.H.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KEPAILITAN YANG DIMOHONKAN OLEH KREDITOR PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN (PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 014 K/N/2004 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 622 K/PDT.SUS/2012) 2017 I - Hukum Kepailitan
208 1.
2. Zahlul Pasha
Kesesuaian Antara Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Implikasinya Terhadap Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan 2017 I - Hukum Peraturan Perundang-Undangan
209 1.
2. Faisol Rahman
Penaatan Hukum Dokumen Lingkungan Hidup DELH dan DPLH 2017 - Hukum Lingkungan
210 1. Maghfiraa Larasati Erlanggaputri
2. Annisa Rahma Diasti
3. Yoda Rifky Hanindya
KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM PEMERIKSAAN DI PENGADILAN TERHADAP NAKHODA DALAM PERKARA TUBRUKAN KAPAL YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA MANUSIA 2017 I - Hukum Perdata
211 1.
2. Edwith Yogi Pratama
ASAS NASIONAL PASIF DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK WARGA NEGARA INDONESIA DI JEJARING SOSIAL SOUNDCLOUD 2017 I - Hukum Kekayaan Intelektual
212 1.
3. Muhammad Najid Aufar
KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS PENGAJUAN GUGATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2017 I - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
213 1. tri suhendra arbani
Analisis Yuridis pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2017 I - Hukum Perdata
214 1. SAHRINA SAFIUDDIN
WEWENANG KEPALA ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NO. 4 TAHUN 2015 DAN PENGARUHNYA BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT MORONENE HUKAEA LAEA 2017 - Hukum Perdata
215 1.
ASAS EFISIENSI DAN ASAS EFEKTIFITAS DALAM PENGADAAN KARCIS KUNING UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA (IMPLEMENTASI DAN INISIASI KE DEPAN) 2017 I 2017 I - Hukum Kesehatan
222 1.
2. hasan Hafidz Nur
Perlindungan Hak-Hak negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS) Pasca Berlakunya Paris Agreement 2015 Kaitannya Dengan Penyeimbangan Upaya MItigasi dan Adaptasi 2017 I - Hukum Lingkungan
223 1.
2. Mochamad Shidqi Miftah Farid
“Tinjauan Hukum Mengenai Praktik Pendanaan Kolektif (Crowdflalnding) dengan Crowdlanding Platform Gandengantangan.org Ditinjau dari Sudut Hukum Perjanjian dan Pinjam Meminjam” 2017 I - Hukum Perusahaan
224 1.
3. MUHAMMAD AFIF SUBOWO
Perlindungan Hukum Terhadap Buruh/Pekerja Pada PT. Anek Surya Agung yang Dipailitkan Oleh Kejaksaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” 2017 I - Hukum Ketenagakerjaan
225 1.
3. Damar Satrio Yudanto
“Penyelesaian Sengketa Tanah Baik Yang Terdaftar Maupun Belum Terdaftar di Kabupaten Kulon Progo Melalui Mediasi Oleh Kepala Daerah” 2017 I - Hukum Pertanahan
226 1.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS RUMAH KOS DALAM MENGOPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN 2017 - Hukum Pajak dan Retribusi Daerah
227 1.
Analisis Dampak Keluarnya Inggris Dari Uni Eropa Terhadap Regulasi Anggaran Uni Eropa 2017 I - Hukum Internasional
228 1.
Penerapan Prinsip Syariah Pada Perjanjian Pemberian Line Facility (Mudharabah) Antara Bank Rakyat Indonesia Syariah Yogyakarta Dengan PT. Gama Multi Usaha Mandiri 2017 - Hukum Islam
229 1.
3. Hamida Amri Safarina
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS RUMAH KOS DALAM MENGOPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN 2017 I - Hukum Pajak dan Retribusi Daerah
230 1. Muhammad David Ricardo
PELAKSANAN HAK CUTI MELAHIRKAN PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN OUTSOURCING DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN 2017 - Hukum Ketenagakerjaan
231 1. ELSA ALFIANTI
2. AYUTYA TRIADINDAWATHY
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA MARKETPLACE (Studi Kasus Penggunaan Fitur E-Cash Dalam Transaksi Jual Beli Di Situs OLX Indonesia) 2017 - Hukum Dagang
232 1.
3. Muhammad Sabil Ryandika
KONSEP LAPAS TERBUKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI GAGASAN PEMBAHARUAN HUKUM PELAKSANAAN PIDANA 2017 I - Hukum Pidana
233 1.
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatur Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) di Indonesia 2017 I - Hukum Pelayanan Publik
234 1.
ANALISIS DUGAAN PRAKTIK PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM LAYANAN JASA TRIPLE PLAY INDIHOME OLEH PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA.Tbk 2017 I - Hukum Persaingan Usaha
235 1.
3. Aris Munandar
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI KAFE DENGAN LAYANAN 24 JAM DI KOTA YOGYAKARTA 2017 - Hukum Ketenagakerjaan
236 1. Nathan Dippos Fajar
Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Sipil Subjek Perkawinan Transeksual 2017 - Hukum HAM
237 1.
3. Nur Wahyu Lestariningrum
Kedudukan Perempuan Pada Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Dalam Perspektif Viktimologi-Kriminologi Kritis 2017 I - Hukum Pidana
238 1. Dwi Haryati, S.H., M.H.
2. Dwi Haryati, S.H., M.H.
PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PENEGAKANNYA DI KOTA YOGYAKARTA OLEH 2017 - Hukum Administrasi Negara
239 1.
- 0 - Hukum Adat
240 1.
PENERAPAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JASA HUKUM ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN 2017 - Hukum Perdata
241 1. Haniah Ilhami, S.H., LL.M.
3. Haniah Ilhami, S.H., LL.M.
Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Putusan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 I