Arsip:

Publikasi Non Jurnal (Policy Paper, Policy Brief and Working Paper)

PBL dan CLE: Pengalaman dan Refleksi Fakultas Hukum UGM Mendorong Pembelajaran Interaktif

Fakultas Hukum UGM telah melakukan beberapa pengembangan kurikulum.  Pada tahun 2004-2008 pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengusung pendekatan problem-based learning (PBL). Pengembangan kurikulum tahun 2011-2016 dilakukan melalui sebuah program bertajuk Clinical Legal Education (CLE). PBL dan CLE sama-sama mempromosikan pembelajaran hukum yang interaktif, mengasah keterampilan hukum, sembari memperkuat pembentukan nilai mahasiswa. Proses yang dilalui oleh Fakultas Hukum UGM dapat memberi gambaran tentang tantangan yang umum dihadapi kampus-kampus hukum di Indonesia dalam membangun pembelajaran hukum yang interaktif. Pengalaman ini juga dapat menjadi titik awal untuk mendiskusikan bagaimana seharusnya metode pembelajaran interaktif seperti SCL, PBL dan CLE didesain dan dioperasionalisasikan dalam konteks pendidikan hukum Indonesia. read more

Pengaturan Pertanahan Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Antara Dua Pilihan

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA. ini membahas sekelumit kilas balik pengaturan pertanahan dalam UUCK yang meninggalkan filosofi, konsepsi, prinsip/asas UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara diam-diam ketika maksud dan tujuan UUCK tak selaras dengan ideologi UUPA (liberal-kapitalistik versus populistik). read more

Recent Developments in International Criminal Law: Gadjah Mada Undergraduate Research Anthology Vol.1

Editor: Fajri M. Muhammadin, Kay Jessica
Penulis: Brigita Gendis Kandisari, Fajri M. Muhammadin, Farhan Fauzy, Fitrahanita Ramadhani, Judith Gracia Adha, Kay Jessica, Muhammad Awfa, Rabita Madina, Tasya Marmita Irawan

Description:
This book is an anthology of reworked selected undergraduate thesis from the International Law Department, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. The contributors of this book, who are graduates of this department, of the wrote various aspects of international criminal law and their dynamics.// read more

KERTAS KEBIJAKAN CATATAN KRITIS TERHADAP UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

KERTAS KEBIJAKAN CATATAN KRITIS TERHADAP UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

(Pengesahan DPR 5 Oktober 2020) Edisi 2/ 5 November 2020

Pada bulan Maret 2020 Fakultas Hukum UGM menyusun catatan kritis terhadap RUU Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Pemerintah RI sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif pemerintah kepada DPR RI pada 13 Februari 2020. Dalam catatan kritis tersebut Fakultas Hukum UGM menyimpulkan bahwa; pertama, RUU Cipta Kerja memiliki permasalahan-permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek metodologis, paradigma dan substansi pengaturan di dalam bidangbidang kebijakan. Kedua, menyadari ada kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mewujudkan pembangunan tim berpendapat hal tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Ketiga, persoalan over-regulated dan over-lapping yang terjadi pada pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi tidak akan terselesaikan karena RUU Cipta Kerja mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan hyper-regulated yang kompleks. Keempat, proses penyusunan legislasi yang menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak perlu dengan proses yang hati-hati dan partisipatif. Oleh karena itu tim merekomendasikan bahwa RUU Cipta Kerja perlu disusun ulang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat terkait. Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR mensahkan UU Cipta Kerja. Pengesahan UU ini telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Pada tanggal 2 November 2020 Presiden RI, Joko Widodo, menandatangani UU ini sebagai UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/UU CK). Dalam merespon proses dan substansi pengesahan UU tersebut Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) kembali menyusun kertas kebijakan (policy paper) guna mengkaji sejauhmana ada perubahan dari draft RUU Cipta Kerja Pemerintah (versi Februari 2020) yang cenderung problematik dengan draft yang disahkan oleh DPR. Ada pun pendekatan yang digunakan dalam analisis kebijakan ini tidak jauh berbeda dengan Kertas posisi sebelumnya yaitu pendekatan hukum dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana visi misi UGM sebagai institusi pendidikan yang mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa. Kertas Kerja ini membahas bidang-bidang: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha (persyaratan Investasi, tata ruang, kehutanan, lingkungan hidup), ketenagakerjaan, Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M), kemudahan berusaha (perpajakan), pertanahan, dukungan riset dan inovasi dan penerapan Sanksi (sanksi pidana). read more

A Guide to International Moot Court Competition

With this guide, Universitas Gadjah Mada’s Community of International Moot Court gives you a glimpse into the world of international legal advocacy. The book comprehensively covers the critical aspects of what one would encounter when joining international moot court competitions, and provides insight to questions such as “What do I need to prepare to be selected into a moot court team?” and “What can I expect when I present my arguments before the bench of judges?” read more

Agenda yang Belum Selesai: Refleksi atas Berbagai Kebijakan Pertanahan

Mengapa berbagai kebijakan pertanahan tak memberikan kepastian hukum sehingga sulit diimplementasikan?
Tampaknya kebijakan semacam itu disusun untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek (praktis-pragmatis) sebagai reaksi atas permasalahan yang muncul dalam praktik.
Tak mengherankan, jika beberapa diantaranya dirubah dalam waktu yang tak terlampau lama setelah penerbitannya. read more

Konsep Kebijakan Pentingnya Penyusunan Rencana Aksi Damai yang Berperspektif Adil Gender di Poso

Konsep Kebijakan ini disusun sebagai naskah akademis atau dasar argumentasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Perdamaian yang berperspektif Gender di Poso. Inisiatif penyusunan RAD muncul dari proses yang panjang. Inisiasi ini dimulai dari adanya penelitian tentang Peran Perempuan dalam Mencegah Kekerasan berbasis Ektrimisme di beberapa daerah termasuk di Poso yang dilakukan oleh Gender, Peace and Security Centre, Monash University, Australia (Monash GPS) dengan Semarak Cerlang Nusa, Consultancy, Research, Education and Social Transformation (SCN CREST) Indonesia pada tahun 2016 yang dikordinasi oleh Sri Wiyanti Eddyono dan Jaque True. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif perempuan di Poso dalam mencegah konflik yang berkelanjutan di Poso sangat beragam, dan dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara individu maupun kolektif. Sayangnya inisiatif yang ada belum terkoneksi dan bersinergi sehingga belum dianggap memberi dampak signifikan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah. Dampaknya, pelibatan perempuan dalam perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan perdamaian di Poso belum dianggap penting dan inisiatif- inisiatif yang ada kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak. read more

Kertas Kebijakan : Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada 13 Februari 2020 Pemerintah Indonesia mengajukan secara resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sebagai rancangan undang-undang inisiatif pemerintah kepada DPR RI. RUU Cipta Kerja ini menggunakan model Omnibus Law dalam teknis penyusunannya yang melingkupi sebelas bidang kebijakan. Dari batang tubuhnya, RUU ini terdiri dari 174 pasal akan tetapi secara subtansi rancangan ini memuat perubahan, penghapusan, dan pembatalan atas 79 undang-undang yang terkait dengan pembangunan dan investasi. read more

Kajian Harmonisasi Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH)

Bumi, air dan ruang angkasa merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Berbagai peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) belum dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Perbedaan pengaturan, tumpang tindih dan tidak lengkapnya pengaturan dalam peraturan perundangan menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan keadilan, kelestarian dan tata kelola SDA-LH yang baik. Hal tersebut ditunjukkan pula dengan munculnya ketidakpastian hukum, korupsi, konik penguasaan sumber daya alam dan ketimpangan sosial ekonomi akibat tidak terdistribusikannya SDA-LH secara adil. Pada gilirannya, hal tersebut menimbulkan iklim investasi yang tidak sehat. Kerugian negara akibat kehilangan penerimaan dan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi. read more

Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat

Pluralisme hukum di bidang pertanahan berkembang melalui proses adaptasi dan integrasi antara hukum negara dan hukum adat. Dengan berlakunya beberapa undang-undang sektoral yang tidak selalu selaras, bahkan tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain, diperlukan upaya harmonisasai dan mendorong pembentukan undang-undang tentang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai suatu sistem. read more