Berikut merupakan Prosiding Seminar Nasional Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) dan 62 Tahun UUPA “Menuntaskan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), Hambatan dan Alternatif Jalan Keluarnya”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Kementerian ATR/BPN dan diterbitkan oleh Fakultas Hukum Hukum Universitas Gadjah Mada.
Arsip:
Uncategorized
Yth. Bapak/Ibu Dosen
Peneliti Hibah Penelitian
dan
Penulis Insentif Penulisan untuk Pusat Kajian
2021
Dengan hormat,
Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM (URP FH UGM) melakukan perubahan timeline program Hibah Penelitian dan Insentif Penulisan untuk skema sebagai berikut:
Unit Riset dan Publikasi (URP) menyediakan dana bantuan untuk publikasi artikel jurnal untuk dosen Fakultas Hukum UGM di penerbit nasional maupun internasional. Pendanaan ini ditujukan agar dapat memacu pemublikasian artikel jurnal yang bermanfaat baik bagi akademisi dan peneliti lainnya, mahasiswa dan penuntut ilmu, serta untuk masyarakat luas secara umum. Informasi selengkapnya terkait dana bantuan publikasi artikel jurnal dapat diakses dalam dokumen Pedoman Bantuan Publikasi Artikel Jurnal.
Yth. Bapak/Ibu Pengusul Proposal
Hibah Penelitian untuk Jurnal Internasional Tahun 2021
di Tempat
Dengan hormat,
URP FH UGM melakukan beberapa penyesuaian terhadap jadwal (timeline) atas skema Hibah Penelitian untuk Jurnal Internasional (HPJI) Tahun 2021.
Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (URP FH UGM) pada tahun 2021 kembali menawarkan Hibah Penelitian dan Insentif Penulisan Jurnal dengan skema sebagai berikut:
1. Hibah Penelitian untuk Jurnal Internasional (HPJI);
2. Hibah Penelitian untuk Jurnal Nasional (HPJN);
KERTAS KEBIJAKAN CATATAN KRITIS TERHADAP UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(Pengesahan DPR 5 Oktober 2020) Edisi 2/ 5 November 2020
Pada bulan Maret 2020 Fakultas Hukum UGM menyusun catatan kritis terhadap RUU Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Pemerintah RI sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif pemerintah kepada DPR RI pada 13 Februari 2020. Dalam catatan kritis tersebut Fakultas Hukum UGM menyimpulkan bahwa; pertama, RUU Cipta Kerja memiliki permasalahan-permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek metodologis, paradigma dan substansi pengaturan di dalam bidangbidang kebijakan. Kedua, menyadari ada kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mewujudkan pembangunan tim berpendapat hal tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Ketiga, persoalan over-regulated dan over-lapping yang terjadi pada pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi tidak akan terselesaikan karena RUU Cipta Kerja mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan hyper-regulated yang kompleks. Keempat, proses penyusunan legislasi yang menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak perlu dengan proses yang hati-hati dan partisipatif. Oleh karena itu tim merekomendasikan bahwa RUU Cipta Kerja perlu disusun ulang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat terkait. Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR mensahkan UU Cipta Kerja. Pengesahan UU ini telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Pada tanggal 2 November 2020 Presiden RI, Joko Widodo, menandatangani UU ini sebagai UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/UU CK). Dalam merespon proses dan substansi pengesahan UU tersebut Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) kembali menyusun kertas kebijakan (policy paper) guna mengkaji sejauhmana ada perubahan dari draft RUU Cipta Kerja Pemerintah (versi Februari 2020) yang cenderung problematik dengan draft yang disahkan oleh DPR. Ada pun pendekatan yang digunakan dalam analisis kebijakan ini tidak jauh berbeda dengan Kertas posisi sebelumnya yaitu pendekatan hukum dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana visi misi UGM sebagai institusi pendidikan yang mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa. Kertas Kerja ini membahas bidang-bidang: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha (persyaratan Investasi, tata ruang, kehutanan, lingkungan hidup), ketenagakerjaan, Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M), kemudahan berusaha (perpajakan), pertanahan, dukungan riset dan inovasi dan penerapan Sanksi (sanksi pidana).
With this guide, Universitas Gadjah Mada’s Community of International Moot Court gives you a glimpse into the world of international legal advocacy. The book comprehensively covers the critical aspects of what one would encounter when joining international moot court competitions, and provides insight to questions such as “What do I need to prepare to be selected into a moot court team?” and “What can I expect when I present my arguments before the bench of judges?”
Mengapa berbagai kebijakan pertanahan tak memberikan kepastian hukum sehingga sulit diimplementasikan?
Tampaknya kebijakan semacam itu disusun untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek (praktis-pragmatis) sebagai reaksi atas permasalahan yang muncul dalam praktik.
Tak mengherankan, jika beberapa diantaranya dirubah dalam waktu yang tak terlampau lama setelah penerbitannya.
Konsep Kebijakan ini disusun sebagai naskah akademis atau dasar argumentasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Perdamaian yang berperspektif Gender di Poso. Inisiatif penyusunan RAD muncul dari proses yang panjang. Inisiasi ini dimulai dari adanya penelitian tentang Peran Perempuan dalam Mencegah Kekerasan berbasis Ektrimisme di beberapa daerah termasuk di Poso yang dilakukan oleh Gender, Peace and Security Centre, Monash University, Australia (Monash GPS) dengan Semarak Cerlang Nusa, Consultancy, Research, Education and Social Transformation (SCN CREST) Indonesia pada tahun 2016 yang dikordinasi oleh Sri Wiyanti Eddyono dan Jaque True. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif perempuan di Poso dalam mencegah konflik yang berkelanjutan di Poso sangat beragam, dan dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara individu maupun kolektif. Sayangnya inisiatif yang ada belum terkoneksi dan bersinergi sehingga belum dianggap memberi dampak signifikan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah. Dampaknya, pelibatan perempuan dalam perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan perdamaian di Poso belum dianggap penting dan inisiatif- inisiatif yang ada kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Kepada Yth.
Pengusul Hibah Riset Kompetitif Tahun 2019
Berdasarkan hasil rapat Dewan Reviewer hari Rabu, tanggal 24 April 2019, dengan ini disampaikan bahwa usulan penelitian yang memenuhi syarat untuk dibiayai dalam skema Hibah Riset Kompetitif Tahun 2019 adalah sebagai berikut: