Arsip:

Uncategorized

Pendaftaran Dana Bantuan Publikasi Artikel Jurnal

Unit Riset dan Publikasi (URP) menyediakan dana bantuan untuk publikasi artikel jurnal untuk dosen Fakultas Hukum UGM di penerbit nasional maupun internasional. Pendanaan ini ditujukan agar dapat memacu pemublikasian artikel jurnal yang bermanfaat baik bagi akademisi dan peneliti lainnya, mahasiswa dan penuntut ilmu, serta untuk masyarakat luas secara umum. Informasi selengkapnya terkait dana bantuan publikasi artikel jurnal dapat diakses dalam dokumen Pedoman Bantuan Publikasi Artikel Jurnal. read more

KERTAS KEBIJAKAN CATATAN KRITIS TERHADAP UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

KERTAS KEBIJAKAN CATATAN KRITIS TERHADAP UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

(Pengesahan DPR 5 Oktober 2020) Edisi 2/ 5 November 2020

Pada bulan Maret 2020 Fakultas Hukum UGM menyusun catatan kritis terhadap RUU Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Pemerintah RI sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif pemerintah kepada DPR RI pada 13 Februari 2020. Dalam catatan kritis tersebut Fakultas Hukum UGM menyimpulkan bahwa; pertama, RUU Cipta Kerja memiliki permasalahan-permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek metodologis, paradigma dan substansi pengaturan di dalam bidangbidang kebijakan. Kedua, menyadari ada kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mewujudkan pembangunan tim berpendapat hal tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Ketiga, persoalan over-regulated dan over-lapping yang terjadi pada pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi tidak akan terselesaikan karena RUU Cipta Kerja mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan hyper-regulated yang kompleks. Keempat, proses penyusunan legislasi yang menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak perlu dengan proses yang hati-hati dan partisipatif. Oleh karena itu tim merekomendasikan bahwa RUU Cipta Kerja perlu disusun ulang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat terkait. Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR mensahkan UU Cipta Kerja. Pengesahan UU ini telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Pada tanggal 2 November 2020 Presiden RI, Joko Widodo, menandatangani UU ini sebagai UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/UU CK). Dalam merespon proses dan substansi pengesahan UU tersebut Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) kembali menyusun kertas kebijakan (policy paper) guna mengkaji sejauhmana ada perubahan dari draft RUU Cipta Kerja Pemerintah (versi Februari 2020) yang cenderung problematik dengan draft yang disahkan oleh DPR. Ada pun pendekatan yang digunakan dalam analisis kebijakan ini tidak jauh berbeda dengan Kertas posisi sebelumnya yaitu pendekatan hukum dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana visi misi UGM sebagai institusi pendidikan yang mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa. Kertas Kerja ini membahas bidang-bidang: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha (persyaratan Investasi, tata ruang, kehutanan, lingkungan hidup), ketenagakerjaan, Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M), kemudahan berusaha (perpajakan), pertanahan, dukungan riset dan inovasi dan penerapan Sanksi (sanksi pidana). read more

A Guide to International Moot Court Competition

With this guide, Universitas Gadjah Mada’s Community of International Moot Court gives you a glimpse into the world of international legal advocacy. The book comprehensively covers the critical aspects of what one would encounter when joining international moot court competitions, and provides insight to questions such as “What do I need to prepare to be selected into a moot court team?” and “What can I expect when I present my arguments before the bench of judges?” read more

Agenda yang Belum Selesai: Refleksi atas Berbagai Kebijakan Pertanahan

Mengapa berbagai kebijakan pertanahan tak memberikan kepastian hukum sehingga sulit diimplementasikan?
Tampaknya kebijakan semacam itu disusun untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek (praktis-pragmatis) sebagai reaksi atas permasalahan yang muncul dalam praktik.
Tak mengherankan, jika beberapa diantaranya dirubah dalam waktu yang tak terlampau lama setelah penerbitannya. read more

Konsep Kebijakan Pentingnya Penyusunan Rencana Aksi Damai yang Berperspektif Adil Gender di Poso

Konsep Kebijakan ini disusun sebagai naskah akademis atau dasar argumentasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Perdamaian yang berperspektif Gender di Poso. Inisiatif penyusunan RAD muncul dari proses yang panjang. Inisiasi ini dimulai dari adanya penelitian tentang Peran Perempuan dalam Mencegah Kekerasan berbasis Ektrimisme di beberapa daerah termasuk di Poso yang dilakukan oleh Gender, Peace and Security Centre, Monash University, Australia (Monash GPS) dengan Semarak Cerlang Nusa, Consultancy, Research, Education and Social Transformation (SCN CREST) Indonesia pada tahun 2016 yang dikordinasi oleh Sri Wiyanti Eddyono dan Jaque True. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif perempuan di Poso dalam mencegah konflik yang berkelanjutan di Poso sangat beragam, dan dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara individu maupun kolektif. Sayangnya inisiatif yang ada belum terkoneksi dan bersinergi sehingga belum dianggap memberi dampak signifikan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah. Dampaknya, pelibatan perempuan dalam perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan perdamaian di Poso belum dianggap penting dan inisiatif- inisiatif yang ada kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak. read more

Pengumuman Proposal Penelitian Departemen dan Pusat Kajian Tahun 2019

  1. Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, dicetak 2 rangkap dan dibubuhi materai 6000 (untuk 1 materai ditempel di Pihak I dan 1 materai ditempel di Pihak II);
  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dicetak 1 rangkap dan dibubuhi materai 6000; dan
  3. Berita Acara Penerimaan Proposal.
  1. Format Berkas Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dan SPTJM DISINI
  2. Nomor Perjanjian Pelaksanaan Penelitian untuk Dosen dapat dilihat DISINI
  3. Berita Acara Penerimaan Proposal dari Divisi Riset Unit Riset dan Publikasi pada link DISINI

Formulir dan dokumen yang telah lengkap dimohon diserahkan ke URP paling lambat Hari Kamis, 9 Mei 2019. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

TIMELINE PENANDATANGANAN PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No.KeteranganWaktuRuang
1.Pengumpulan berkas :  
a.       Perjanjian Pelaksanaan Penelitian;
b.       Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
c.       Berita Acara;
Kamis, 9 Mei 2019   pada jam kerja Unit Riset dan Publikasi FH UGM

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. read more